Aliansi Masyarakat dan Pemuda Papua Akan Gelar Demo Tolak Omnibus Law
JAYAPURA, semuwaberita.com - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Papua berencana akan menggelar aksi demo tolak Omnibus Law di Gedung DPR Papua, Kamis (8/10/2020) besok
Setelah DPR RI mensahkan Undang Undang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna, Senin, 05 Oktober 2020 lalu, banyak aksi demo yang dilakukan oleh berbagai kalangan di beberapa wilayah Indonesia
Hal ini juga menjadi keresahan di kalangan Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa yang ada di Papua sehingga mereka akan melalukan aksi penolakan.
Dalam jumpa pers di Sekretariat KNPI Papua, Rabu (7/10/2020), Ravael Victor Timbul selaku Koordinator Aksi menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan aksi yang sama untuk menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI
"Teman teman di beberapa daerah di Indonesia telah melakukan aksi penolakan dan kita yang ada di Jayapura Papua juga akan melakukan aksi yang sama pada besok hari," ujar Ravael
Koordinator Aksi juga menyampaikan permohonan kepada Pemuda, Mahasiswa, Buruh dan Pimpinan OKP untuk berpartisipasi dalam aksi demo damai yang akan dilakukan Kamis besok
"Surat pemberitahuan aksi yang telah diserahkan ke Polres Jayapura Kota belum ada respon balik, tapi besok kita akan tetap menggelar aksi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada," tegasnya lagi
Dalam pantauan semuwaberita.com yg hadir dalam jumpa pers hari ini Rabu (7/10/2020) sore, terdiri dari Pemuda Saireri, KAMMI Papua, LSM Gempur Papua, Pemuda Katolik, GMKI dan beberapa OKP lainnya. Untuk aksi besok lebih dari 10 Organisasi yang ikut berpartisipasi dan bisa bertambah sesuai dengan perkembangan dilapangan
Benyamin Gurik selaku Aktivis Pemuda Papua meminta kepada aparat keamanan untuk sama sama mengawal dan menjaga dalam pelaksanaan aksi tersebut
"Kita harus melakukan aksi karena tidak ada cara lain, ruang dialog sudah selesai. Hari ini jika kita curhat di Media Sosial tidaka akan menyelesaikan masalah. Aksi ini adalah cara untuk kita menunjukkan sikap dan diakui oleh konstitusi," jelasnya
Sementara itu, Panji Agung Mangkunegoro selaku Ketua GEMPUR Papua menegaskan bahwa pihaknya siap turun jalan dan bersuara.
"Kami meminta kepada DPR Papua untuk segera membuat sikap yang tegas terhadap UU yang telah ditetapkan," tegas Panji. (Abdul)
