Yalimo,semuwaberita.com- Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wamena membeberkan ada 2 jembatan di jalan Trans Papua Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan yang dibakar dan dirusak masyarakat. Tak hanya membakar, masyarakat juga memalang jembatan tersebut, hingga tak bisa dilalui kendaraan.
“Iya ada dua jembatan kami dibakar dan dirusak masyarakat. Bahkan saat ini kedua jembatan itu juga dalam kondisi dipalang. Hal itu dilakukan masyarakat lantaran mereka membuat mosi tidak percaya kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD,” ungkap Kepala BPJN Wamena Zepnat Kambu kepada wartawan di Jayapura, Jumat (17/3/2023).
Zepnat mengaku, informasi yang diterima pihaknya bahwa aksi pemalangan itu sudah berlangsung selama sepekan.
“Lokasinya di Jembatan Dombomi I dan Jembatan Weri di Kabupaten Yalimo. Sasaran mereka merusak dan membakar jembatan lantaran mengharapkan perhatian dari KPUD untuk menjawab permintaan mereka,” akunya.
Lanjut dijelaskan Zepnat, jembatan itu adalah jembatan sementara yang merupakan penghubung antara Jayapura, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Jayawijaya yang merupakan Jalan Trans Papua. Luas jembatan yang memiliki bentangan kurang lebih 40 meter itu penghubung Papua dan Papua Pegunungan.
“Jembatan yang dibakar dan dirusak itu sudah kami perbaiki. Tetapi saat ini jembatan itu dalan kondisi dipalang sehingga tak ada yang bisa melintas,” terangnya lagi.
Menurut Zepnat, situasi non teknis ini tentu sangat mengganggu aktivitas pembangunan yang diprogramkan pemerintah. Ia mengharapkan agar pemalangan jalan tersebut bisa segera diselesaikan.
“Kita mengharapkan apabila adanya permasalahan ditengah-tengah masyarakat bisa segera diselesaikan. Agar seluruh pembangunan yang diprogramkan pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu, sehingga pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat asli papua bisa benar-benar dirasakan,” lugasnya.
Ia menambahkan permasalahan non teknis lain kerap dialami BPJN Wamena yakni permasalahan kondisi keamanan, lingkungan dan juga cuaca ekstrim. Namun pihaknya telah berkomitmen permasalahan non teknis ini menjadi tantangan bagi mereka untuk menyelesaikan pembangunan di tanah Papua.
“Ada di Yahukimo yang telah kami sepakati dikawal aparat pembangunan jalannya akibat diganggu KKB. Dan hampir seluruh wilayah di Papua Pegunungan pembangunannya terancam diganggu prosesnya akibat isu keamanan. Ya bisa dibilang wilayah kerja kami di zona merah dan kuning. Namun kita berupaya dengan keras untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kehadiran pembangunan serta tentunya dikawal aparat keamanan,” pungkasnya.(RPP)