Pertemuan Wamen ESDM dan Gubernur Papua, Bahas Potensi Sektor Pertambangan dan Ketersediaan Energi
Jakarta, semuwaberita.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Matius Fakhiri, bertempat di Aula Kantor ESDM Jakarta, Senin (10/11/2025) pagi.
Dalam pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan di Provinsi Papua, dengan fokus utama pada ketersediaan energi dan potensi sektor pertambangan.
Ditemui wartawan usai pertemuan, Wamen Yuliot Tanjung mengatakan, untuk kegiatan pertambangan secara keseluruhan, akan dilakukan percepatan penetapan wilayah usaha pertambangan di Provinsi Papua. Hal itu dikarenakan adanya pemekaran di Papua.
"Provinsi induk Papua ini kan masih ada potensi-potensi itu (pertambangan,red) yang akan dikonsolidasikan. Kemudian dari konsolidasi tersebut akan segera dilakukan penetapan dokumen percepatan usaha tambangnya," ujarnya.
Harapannya, dengan upaya percepatan-percepatan ini, maka seluruh kegiatan ekonomi masyarakat bisa terlaksana dengan baik dan berkembang, serta peranan pemerintah dapat terlihat.
Wamen Yuliot juga meminta pemerintah Provinsi Papua melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam kegiatan pertambangan.
"Untuk potensi pertambangan bagaimana BUMD bisa ikut terlibat dalam kegiatan. Dalam regulasi yang baru justru ada prioritas untuk diberikan kepada BUMD. Ini akan dikonsolidasikan oleh pak Gubernur dan jajaran," pintanya.
Terkait dengan ketersediaan energi, Wamen ESDM memastikan pasokan energi listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG tetap akan tersedia.
"Intinya pemerintah hadir dengan kebijakan-kebijakan yang terlihat nyata, seperti kebijakan BBM satu harga, ketersediaan listrik, dan pemberian biaya bantuan pemasangan baru listrik. Dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat," tegasnya.
​Saat ditanya soal pembagian saham PT. Freeport Indonesia, Wamen ESDM mengatakan sesuai perjanjian, untuk kepemilikan saham divestasi yang tanda tangan adalah provinsi induk.
"Jadi nanti bagaimana pengaturan internak kita selesaikan lebih dulu masalah divestasinya, setelah selesai baru duduk bersama antara provinsi induk dengan daerah pemekaran," jelasnya.
Sementara itu,Gubernur Papua, Matius Fakhiri menyampaikan pertemuan hari ini merupakan bagian dari kerja cepat pihaknya untuk bagaimana melihat Papua secara menyeluruh.
"Provinsi induk diuntungkan oleh infrastruktur, sehingga saya harus benahi itu. Artinya bagian apa yang pernah dilakukan pejabat sebelumnya perlu dibahas kembali bersama Kementerian ESDM, biar tidak salah langkah," kata Fakhiri.
Menurut ia, sebagai provinsi induk, langkah percepatan pembangunan menuju Papua Pegunungan, dan juga Papua Tengah. Apalagi di wilayah ini banyak daerah pertambangan, sehingga perlu kehati-hatian.
"Masyarakat Papua harus bisa terlibat aktif dalam perannya, sehingga saya perlu mendapat pencerahan dan mendengar penjelasan langsung dari pak Wamen ESDM," ujarnya.
Ia menegaskan, penataan kawasan pertambangan harus segera dilakukan, sehingga masyarakat adat betul-betul bisa terlibat.
"Kami ke depan akan menyiapkan bagaimana Papua Induk bisa lebih terang, yang mana listrik bisa sampai di kampung-kampung. Ini juga kami berharap bisa membuka akses bagi masyarakat yang ada di pinggiran, baik soal listrik dan lainnya," ujarnya.
Dalam pertemuan, Gubernur mengaku juga menyampaikan agar Papua sebagai provinsi induk bisa sebagai pusat layanan jasa, yang didalamnya juga membangun pabrik-pabrik.
" Tujuannya adalah mendapat manfaat dari segi PAD. Ini yang saya rasa perlu mendatangi Kementerian ESDM untuk membicarakan hal-hal ini," tandasnya.(irn)
