Komisi IV DPR Papua Soroti Realisasi Program Internet Gratis Tahun 2025
Jayapura, semuwaberita.com — Komisi IV DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua di ruang rapat Diskominfo Papua, Selasa (11/11/2025). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Program Internet Gratis Tahun 2025, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah provinsi.
Rapat ini dihadiri Ketua Komisi IV DPR Papua bersama para Anggota komisi.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Wagus Hidayat, mempertanyakan sejauh mana program tersebut telah direalisasikan di lapangan. Ia menilai, berdasarkan hasil monitoring di sejumlah daerah, masih banyak kampung yang belum menikmati layanan internet gratis sebagaimana dijanjikan pemerintah.
“Selama ini kami selalu mengapresiasi pemerintah, tapi faktanya program ini belum sepenuhnya terealisasi. Baru beberapa titik yang sudah terpasang perangkat internet (Starlink), sementara sebagian besar kampung belum tersentuh sama sekali. Kami ingin tahu apa kendalanya,” ujar legislator dari Partai PKS itu.
Wagus menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pihak pemerintah provinsi dengan kontraktor pelaksana di lapangan. Menurutnya, hal ini diperlukan agar proses monitoring DPR Papua dapat berjalan efektif dan transparan.
“Saya pribadi tidak berani mengumumkan ke masyarakat bahwa program ini sudah berjalan jika kenyataannya belum terealisasi,” tegasnya.
Selain membahas program internet gratis, Wagus juga menyoroti pemasangan videotron di sejumlah titik kota, serta mempertanyakan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari sektor penyiaran industri elektronik.
Menanggapi hal tersebut, Kasubag Keuangan Diskominfo Papua, Magdalena Lumingkewas, menjelaskan bahwa kontribusi PAD dari penyiaran elektronik memang bersumber langsung dari perusahaan-perusahaan terkait. Ia menyebutkan, hingga saat ini target PAD Diskominfo sudah tercapai.
“Kemarin hasil rekap kami baru Rp28 juta. Namun hari ini ada tambahan pembayaran dari Bank Indonesia sebesar Rp50,4 juta, jadi target PAD tahun ini sudah tercapai,” jelas Magdalena.
Sementara itu, Kabid TIK Diskominfo Papua, Thomas Sibi, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program internet gratis. Salah satunya disebabkan oleh mis-komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terkait penentuan titik pemasangan perangkat.
“Kendala ini menyebabkan perbedaan lokasi pemasangan di beberapa daerah, namun tidak mempengaruhi kuota penerima program. Ke depan, pemerintah provinsi akan mengambil alih langsung pelaksanaannya,” ujar Thomas.
Ia juga menambahkan, di wilayah perkotaan, kendala lain muncul karena kapasitas ODP (Optical Distribution Point) sudah penuh. “Kalau titiknya sudah terlalu banyak yang menggunakan, maka instalasi harus dipindahkan ke lokasi lain,” tukasnya.(dani)
