Pemerintah Papua Usulkan Pembangunan 14.882 Unit Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta, semuwaberita.com – Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (11/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri secara resmi mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Papua.
Dalam kunjungan ini, Gubernur Fakhiri didampingi oleh Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Robert Awi, Kepala Inspektorat Papua Danny Korwa, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Rusdianto Abu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Andry, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Christian Sohilait, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Jimmy Wanimbo, serta Juru Bicara Gubernur Papua Rivai Darus.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung program penyediaan perumahan rakyat.
“Kami (Kementerian PKP) tentu akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk perumahan yang merupakan terobosan dari Presiden Prabowo,” ujar Menteri Maruarar Sirait.
Terkait dengan bantuan rumah subsidi di kawasan kumuh, khususnya daerah pesisir, Menteri Maruarar meminta agar kawasan yang sudah dibantu dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata atau daerah ekonomi kreatif sehingga memiliki prospek jangka panjang.
“Kami mau kawasan kumuh yang sudah dibantu prospeknya jangka panjang. Jangan sampai setelah dibantu dua atau tiga tahun kembali menjadi kumuh,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Maruarar menekankan pentingnya penyelarasan data antara Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi Papua terkait jumlah keluarga yang belum memiliki akses terhadap hunian layak.
“Pak Gubernur tolong perhatikan rakyat Papua. Data BPS yang diserahkan akan kami koordinasikan kembali melalui Kepala Dinas terkait dengan Dirjen kami agar bisa nyambung,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa skema pembiayaan, model hunian, dan desain teknis akan disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah, dengan tujuan tidak hanya membangun rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Mathius Fakhiri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri PKP atas dukungan nyata dalam membantu penyediaan rumah layak huni di Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung Program Strategis Nasional ‘Pembangunan 3 Juta Rumah’ sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Fakhiri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 2024 mencapai 1.101.733 jiwa, dengan penduduk miskin sebanyak 161,07 ribu jiwa. Sementara itu, 37,85 persen keluarga di Papua belum memiliki akses terhadap hunian yang layak, terutama di Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom.
“Program 3 juta rumah layak huni yang dikembangkan Kementerian PKP sangat dibutuhkan untuk mendukung visi Papua CERAH (Cerdas, Sejahtera, Harmoni), khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan,” lanjutnya.
Gubernur Fakhiri merinci bahwa usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR di Papua mencakup 9 kabupaten/kota, yaitu: Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit , Kabupaten Keerom 2.504 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit , Kabupaten Jayapura 2.671 unit, Kabupaten Supiori 1.046 unit, Kabupaten Waropen 471 unit, Kabupaten Sarmi 335 unit, Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit dan Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit rumah.
"Pemerintah Provinsi Papua berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam kerja sama lintas kementerian, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua, terutama yang berpenghasilan rendah," katanya.(rilis)
