Demo Hari Kedua, Bupati Keerom Tak Kunjung Hadir Berikan Penjelasan
JAYAPURA, semuwaberita.com – Ratusan masyarakat Keerom dari berbagai elemen kembali mendatangi kantor Bupati setempat, pada Selasa (1/9/2020) kemarin
Mereka menuntut janji Bupati terkait hasil CPNS Formasi 2018. Ini merupakan hari kedua, demo tanpa dihadiri Bupati Keerom, Muhammad Markum
Sekretaris DAK (Dewan Adat Keerom), Laurens Borotian kepada wartawan mengatakan janji Bupati Markum untuk mengumumkan hasil tes CPNS 2018, sebenarnya pada Senin 31 Agustus, namun hingga 1 September urung diumumkan. Bahkan Bupati enggan hadir untuk memberikan penjelasan terkait janjinya itu
"Katanya Bupati ada di luar kota, Jakarta. Tapi teman-teman kita cek di bandara, tidak ada catatan yang bersangkutan keluar daerah," ungkap Laurens
“Sifat-sifat seperti ini bukan hal baru yang dilakukan oleh Bupati Keerom, ini tingkah laku yang buruk sebagai seorang Pemimpin tak harusnya melakukan hal seperti itu,” sesalnya
Informasi terakhir yang diterima, Bupati kembali memberi janji untuk meluangkan menemui masyarakat pada 7 September mendatang
“Tapi kita lihat pada tangga 7 tersebut adalah masa cuti bupati dari tanggal 2 September sampai dengan bulan desember 2020,” herannya
Dijelaskan Laurens, interval waktu ini sangat tidak menguntungkan semua janji-janji, karena yang nanti terjadi adalah tidak ada lagi kewenangan Bupati.
“Nantinya kewenangan ada pada instansi tertentu untuk menyampaikan hasil. Padahal yang sebenarnya Bupati yang harus menyampaikan hasil itu,” tegasnya
Interval waktu ini sangat tidak menguntungkan semua janji-janji, karena yang terjadi nantinya adalah tidak ada lagi kewenangan Bupati.
“Jadi, ini yang membuat masyarakat jadi bingung. Kami sudah tahu perkembangan bagaimana regulasi Pilkada, jadi tidak perlu , jadi jangan buat cerita-cerita yang seolah-olah masyarakat tidak tahu,” tegasnya lagi.
Laurens menambahkan, jika hingga Rabu (hari ini) belum juga ada jawaban pasti, maka pihaknya akan tetap mengambil langkah agar Bupati tetap bertanggung jawab karena itu sudah merupakan kewajibannya melayani masyarakat.
"Apapun yang terjadi, Bupati sebagai pimpinan daerah dan pembina politik harus mempertanggungjawabkan itu, apapun caranya," seru Laurens
“Ini kan rakyatnya kenapa harus takut? Rakyatnya butuh kehadirannya. Kalau Bupati takut, ini pasti ada masalah! Kalau tidak buat salah pasti tidak takut. Kalau buat salah pasti takut,” sambungnya
Di tempat yang sama, Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menyampaikan tiga kali aksi demo pihaknya terlibat dalam menyuarakan aspirasi dari segenap ASN di Keerom.
Menurut Panji, sejumlah aksi yang ada merupakan momen untuk mengevaluasi sederet persoalan di Kabupaten Keerom, bawasanya disetiap SKPD itu ada permasalahan yang diketahui oleh seluruh masyarakat Keerom yang selama ini hanya bisa diam.
"Kami hadir disini tidak ada kepentingan apapun, karena selama ini kami rised dan advokasi mulai dari Dinas Kesehatan Afirmasi sampai pada masalah solar subsidi yang diberikan oleh Negara, K2 CPNS, Dermaga, Pasar Yowong, kondisi infrastruktur jalan, Gor Pemkab Keerom sudah tiga tahun belum selesai, dan yang lainnya," kata Panji.(Abdul)
