Ketua AGSI Papua : Mendikbud Harus Menjawab Tuntutan Guru Sejarah
SENTANI, semuwaberita.com – Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia(AGSI) Provinsi Papua terus bersuara sebagai bentuk protes terhadap rencana pemberlakuan kurikulum baru yang sampai saat ini masih berupa draft yang sangat merugikan dan tidak berfihak kepada guru sejarah.
Melalui sambungan telephon Harjuni Serang, M.Si sebagai Ketua AGSI Papua, Selasa (29/09/2020) pagi, mengatakan bahwa beredarnya draft penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional tertanggal 25 Agustus 2020 yang tidak berpihak terhadap mata pelajaran sejarah atau sama artinya dengan tidak berpihak pada identitas/jati diri kita sebagai bangsa, bisa dikatakan sebagai sebuah "skandal" dalam sejarah perkembangan kurikulum di Republik ini atau sebagai bentuk pengingkaran terhadap cita-cita para pendiri bangsa!
“Lalu tugas kita sebagai manusia adalah memastikan bahwa perjuangan yang kita lakukan berangkat dari alasan kemengapaan yang mendasar, disertai dalil-dalil yang menguatkan, demi tegaknya sebuah kebenaran,” ujar Harjuni
Selanjutnya ia mengutip sebuah kalimat inspiratif pernyataan dari Presiden AGSI, Sumardiansyah Perdana Kusuma sebagai bahan perenungan dari sudut ruang perpustakaan di gedung parlemen yang berbunyi "Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kebodohan"
Terkait adanya klarifikasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem beberapa waktu lalu. Harjuni mengatakan itu sifatnya diplomatis dan bias dari Mendikbud yg belum menjawab tuntas keinginan guru2 sejarah.
“Kita harus mengingat bahwa Sejarah adalah instrumen fundamental dalam pembangunan karater bangsa, Sejarah bukan sebatas romansa masa lalu, melainkan referensi dalam kehidupan dan panduan untuk kita menentukan arah perjalanan bangsa ini,” kata Harjuni
Ia juga menegaskan terkait beberapa dua tuntutan mereka yaitu batalkan draft Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional 2 serta tempatkan mata pelajaran sejarah Indonesia dalam kelompok wajib dengan jumlah jam proporsional, yang diberikan untuk semua anak bangsa di semua kelas dan jenjang
Harjuni menjelaskan terkait beberapa langkah kedepannya untuk gotong royong menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang berbasis pada pendekatan multidimensional dengan berorientasi pada keterampilan berpikir dan kesadaran sejarah
Selanjutnya ia menambahkan akan melibatkan akademisi, praktisi, dan organisasi profesi dalam setiap kajian dan pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan bidang kesejarahan. (Abdul)
