Pemerintah Diminta Hadirkan Pengadilan HAM di Papua
Jayapura, semuwaberita.com - Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin menghadiri pertemuan dengan para Tokoh Agama dan Pegiat HAM di Papua, bertempat di kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10) siang.
Pertemuan itu membahas berbagai isu terkait persoalan keamanan dan masalah HAM yang menjadi konsen dari Wapres Amin.
Perwakilan Tokoh Agama yang ditemui usai pertemuan, Subhan Hamid Massa menyatakan, dalam pertemuan itu mencuat usulan perlu adanya Pengadilan HAM di Papua, untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah.
"Yang terjadi saat ini ada rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya. Hal ini perlu titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua," kata Hamid yang juga Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Papua.
Selain itu, kata dia, jika kedepan terjadi kasus HAM, maka semua pihak bisa ikut hadir dan mengawal. Dengan begitu masyarakat akan merasa puas dan terbuka terkait penanganan kasus HAM di Papua.
"Selama ini kan pengadilan HAM paling dekat ada di Makassar. Jadi kalau ada di Papua bisa diikuti karena ini kan pengadilan terbuka," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Pdt. Herman Saud. Menurut ia, salah satu ketakutan dari pemerintah pusat adalah masalah keamanan di Papua.
"Sering kali ada ketakutan-ketakutan yang tidak benar juga. Kalau bilang di Papua sini keamanan tidak dijamin, lalu polisi dan tentara yang banyak di sini kerja untuk apa?" ujarnya.
Pelaksanaan Otonomi Khusus no. 2 tahun 2021, diharapkan pengawasan yang lebih ketat, agar pemerintah daerah dapat melakukan tugasnya dengan baik.
"Pendekatannya, hak-hak dari rakyat itu diberi. Ini yang menurut hemat saya," ucapnya.
Sedangkan untuk penyelesaian konflik sosial di Papua, Herman Saud berpendapat harus melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang berada di garda terdepan.
"Karena kalau penyelesaian konflik sosial, yang masuk langsung TNI Polri malah mengkhawatirkan. Jadi tahapan ini tokoh adat dan agama yang menyelesaikan, nanti kalau tidak bisa baru polisi masuk. Ini kan sedikit masalah, ada konflik, langsung TNI Polri banyak banyak diturunkan, bahkan dari luar Papua, padahal mereka tidak tahu persoalan. Sehingga sebaiknya diserahkan ke pihak adat," usulnya.
Pertemuan Wapres dengan Tokoh Agama dan Pegiat HAM Papua
Kepercayaan
Sementara itu, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua (Elsham Papua), Matheus Adadikam menyampaikan soal kepercayaan yang selama ini menurutnya tidak ada dari pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.
"Nah, kami ini (masyarakat Papua) juga kan adalah bagian dari warga negara Indonesia kah. Artinya kita ingin tidak dilihat sebelah mata, sebagai orang Papua karena memang menurut pengalaman, itu yang dialami selama ini. Jadi harus ada kepercayaan antara orang Papua dan Jakarta, Jakarta dan Papua," ujarnya.
Ia berharap dengan adanya dialog seperti, ada jalan keluar dari mengatasi persoalan persoalan yang ada di Papua.
Matheus mencontohkan, seperti LSM di Papua yang dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
"Selama ini kami LSM baik yang bergerak di HAM, Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup, kami selalu dipandang kontra atau musuh pemerintah.Padahal kan kita ini sedang bekerja di akar rumput (masyarakat) itu dengan serius sekali untuk bagaimana membangun apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari seluruh masyarakat Papua untuk hidup damai," akunya.
Sementara itu, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam konferensi persnya menanggapi singkat usulan pembangunan Pengadilan HAM di Papua. Ia mengungkapkan akan berkoordinasi dengan pihak terakit.
“Oh itu nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait yah, soal pengadilan HAM di Papua,” kata Wapres.
Menyoal tidak adanya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah, pun sebaliknya, Wapres secara tegas menyatakan, upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan itu tentunya melalui dialog dengan berbagai tokoh, elemen masyarakat di bumi cenderawasih.
"Banyak hal diluar rapat formal yang sudah dilakukan dan beberapa hal sudah diselesaikan. Diharapkan hal yang menjadi salah pengertian ini bisa diluruskan. Kita bicara tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua," tegas Wapres.(Irn)
