KPK : Hasil Monitoring Center of Prevention 2022 di Provinsi Papua Masih Rendah
Jayapura, semuwaberita.com - Hasil monitoring KPK terkait capaian kinerja pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Papua pada tahun 2022, masih terbilang rendah.
Ini disampaikan Kasatgas Korsup Pencegahan KPK, Dian Patra dalam acara Diskusi Media bersama para jurnalis Papua, berlangsung di kantor Diskominfo Papua, di Jayapura, Senin (13/11/2023) siang.
Selain Dian Patra, hadir sebagai narasumber Pimpinan KPK, Johanis Tanak, Kasatgas Pendidikan dan Pelatihan KPK, Rofie Hariyanto dan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dan Inspektur Papua, Anggiat Situmorang. Acara Diskusi Media yang mengusung tema "Akselerasi Pencegahan Korupsi Dalam Mendukung Kemajuan Papua",
Dian Patra menjelaskan, monitoring melalui aplikasi MCP (Monitoring Center of Prevention), ada empat kategori indeks yaitu Merah (0-25 persen), Kuning (25-50 persen), Biru (50-75 persen), dan Hijau (75-100 persen).
"MCP di masing-masing daerah terfokus pada 8 area intervensi dengan bobot masing masing, meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)," jelasnya.
Adapun nilai capaian progres MCP di Papua berdasarkan 8 fokus area adalah sebagai berikut:
- Capaian MCP pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD menyentuh angka 60 persen, dengan rerata detail progress indikator pada Perencanaan dan Penganggaran APBD yakni 26 persen.
- Capaian MCP pada area Pengadaan Barang dan Jasa ada di angka 59 persen, dengan rerata detail progress indikator pada Pengadaan Barang dan Jasa yaitu 29 persen.
- Capaian MCP pada area Perizinan ada di angka 77 persen, dengan rerata detail progress indikator pada Perizinan yaitu 44 persen.
- Capaian MCP pada area Pengawasan APIP ada di angka 55 persen, dengan rerata detail progress indikator pada Pengawasan APIP yaitu 24 persen.
- Capaian MCP pada area Manajemen ASN ada di angka 42 persen, dengan rerata detail progress indikator pada Manajemen ASN yaitu 21 persen.
-Capaian MCP pada area Optimalisasi Pajak Daerah ada di angka 75 persen, dengan rerata detail progress indikator pada Optimalisasi Pajak Daerah yaitu 38 persen.
- Capaian MCP pada area Pengelolaan BMD ada di angka 17 persen, dengan rerata detail progress indikator pada Pengelolaan BMD yaitu 34 persen.
"Jadi kesimpulannya, nilai rata-rata progres MCP 2022 di Provinsi Papua mencapai 56 persen. Sementara nilai implementasi MCP di Papua menyentuh angka 30 persen. Dengan begitu, MCP di Papua masih terbilang rendah," ungkap Kasatgas Korsup Pencegahan KPK, Dian Patra.
Diakuinya, meski di tahun 2022 masih terbilang rendah, namun pada 2023 khusus MCP di lingkup Pemprov Papua ada kenaikan.
"Jadi tahun ini naik 76 persen khusus untuk pemerintah Provinsi Papua. Tentunya saya berharap akan terus naik lagi di tahun tahun mendatang," harapnya.(Irn)
