OKP Papua Tegaskan Pilkada 2024 Harus Bebas dari Isu SARA
Jayapura, semuwaberita.com – Menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks di Tanah Papua, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua bersama Kelompok Cipayung mengimbau seluruh masyarakat untuk menjauhi penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) menjelang Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024 mendatang.
Ketua KNPI Papua, Benyamin Gurik, menyampaikan seruan ini dalam sebuah konferensi pers yang digelar di 58 Hauzz Resto & Convention Abepura, Senin (2/9/2024). Dalam pertemuan tersebut, hadir pula tokoh-tokoh pemuda dari berbagai organisasi, termasuk Ketua Badko HMI Papua dan Papua Barat Charry Lagefa, Ketua PKC PMII Papua Mahfudz, Ketua DPD GMNI di Tanah Papua Raymond Yekwan, Ketua GMKI Cabang Jayapura Lalius Kobak, serta perwakilan dari KNPI Sarmi dan Dewan Adat Sarmi, Billy F. Kreeuw.
Benyamin Gurik menekankan pentingnya menjaga persatuan di antara masyarakat Papua dengan tidak membiarkan isu-isu SARA dijadikan alat politik. “Kami sangat menentang penggunaan isu keagamaan atau politik identitas yang disebarluaskan demi kepentingan politik kelompok tertentu,” tegasnya.
Billy F. Kreeuw, yang juga merupakan Ketua KNPI Sarmi dan Ketua Suku Maniren Dewan Adat Sarmi, menambahkan bahwa pemuda Papua harus berperan aktif dalam memastikan demokrasi di Papua berjalan aman dan damai. “Pilkada Serentak ini harus bebas dari perbedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, dan golongan,” kata Kreeuw.
Mahfudz, Ketua PKC PMII Papua, juga memperingatkan bahwa politik identitas berpotensi memecah belah dan mengganggu kedamaian di Papua. “Tidak boleh ada ruang untuk isu SARA dalam politik Papua,” tegasnya.
Ketua DPD GMNI di Tanah Papua, Raymond Yekwan, menyerukan semua pihak untuk menjaga kerukunan selama proses Pilkada. “Siapapun yang terpilih nantinya, kita harus bersama-sama mendukung demi kemajuan Papua,” ujarnya.
Dengan seruan ini, KNPI dan Kelompok Cipayung menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga demokrasi yang damai dan menjaga keutuhan masyarakat Papua menjelang Pilkada 2024.(mnk)
