DPRD Kabupaten Jayapura Bentuk Pansus Pengkajian Pemindahan Ibu Kota
Sentani, semuwaberita.com - DPRD Kabupaten Jayapura bentuk Panitia Khusus (Pansus) Persiapan Pemindahan Kota Baru ke wilayah selatan.
Pembentukan Pansus ini dilakukan untuk mengambil peran dan mendukung rencana pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP., memberi apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, yang mulai meletakkan dasar terkait dengan rencana pemindahan kota baru ke wilayah Selatan Sentani.
Menurut Legislator Partai NasDem Kabupaten Jayapura, ini merupakan rencana yang persiapannya harus mulai dilakukan dari sekarang. Pasalnya, rencana memindahkan kota baru ke wilayah Selatan ini masih cukup panjang, karena akan dilakukan kajian-kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, DPRD mengambil peran untuk mendukung rencana pemerintah daerah dengan membentuk pansus persiapan pemindahan kota baru.
"Inikan baru persiapan saja. Nah, hari ini kita tidak boleh berpikir kenapa (ibu kota) kita pindah, tidak. Inikan masih ada berbagai tahapan, kajian-kajian dilakukan. Kalau sudah oke, ya sudah," katanyat.
Sebagaimana diketahui, wacana pemindahan ibu kota Sentani ke wilayah Selatan itu merupakan tindakan penyelamatan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil kajian dari para ahli geologi menyebutkan, Kota Sentani saat ini memiliki ancaman permanen dari bencana alam. Karena letak kota yang berada langsung di bawah kaki Gunung Cycloop. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sudah mulai membuat kajian dan perencanaan untuk pemindahan kota baru tersebut.
Sebelumnya, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menjelaskan, rencana pembangunan di Kota Baru, sesungguhnya itu sudah direncanakan sejak 20 tahun yang lalu oleh Pemerintah Provinsi Papua. Tidak saja mengenai perencanaan kota baru. Tetapi, ada juga kawasan industri, pelabuhan petikemas Depapre dan Bandara Sentani. Perencanaan pembangunan itu sudah diantisipasi dengan kondisi kawasan Kota Sentani sekarang.
Menurutnya, persoalan perencanaan ini sudah dibicarakan di tingkat kabinet semasa kepemimpinan Presiden SBY dan itu disetujui. Sehingga ada beberapa pembangunannya mulai jalan seperti Ringroad, pelabuhan petikmas Depapre. Hanya saja ini tidak didukung oleh banyak pihak termasuk Pemerintah Provinsi Papua dan stakeholder lainnya.
"Karena itu kita harus dorong cepat dan kami bersyukur bahwa kemarin DPR sudah mulai membentuk Pansus pemindahan kota baru. Sehingga ini bisa dikawal lagi oleh teman-teman DPR untuk langkah langkah ke depan. Ini barang besar tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 12 tahun," kata Mathius. (Irfan)
